Surabaya, beritakota – Kejanggalan tender pengadaan logistik Pilgub Jatim semakin transparan. Pasalnya pemenang tender 10 paket pengadaan logistik Pilgub yang diumumkan pada 13 Juni 2008 diduga bernuansa KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) karena sebagian besar pemenangnya, justru penawaran harganya lebih tinggi dari yang dicadangkan…

Diantara bukti kejanggalan yang kasat mata dapat dilihat itu dari surat pengumuman pemenang tender. Pasalnya, surat pengumuman itu ternyata masih ditandatangani oleh Ketua panitia pengadaan logistik KPU Jatim, Rizal Effendy. Padahal pada tanggal 4 Juni telah mengajukan surat pengunduran diri dan disposisinya sudah ditandatangni oleh Ketua KPU Jatim, Wahyudi Purnomo pada 7 Juni 2008.

Kesepuluh paket yang diumumkan itu antara lain tiga paket spesifikasi non kecil, seperti pengadaan surat suara Pilgub yang dimenangkan PT Temprina Media Grafika dengan nilai tawar Rp 16.871.155.851, Alat Kelengkapan TPS yang dimenangkan CV PB Sudirman senilai Rp 2.940.336.960, kebutuhan Alat dan Alas Coblos diberikan kepada CV Angkasa Raya dengan nilai Rp 1.290.537.600 dan Baliho Sosialisasi dimenangkan PT Panca Puji Bangun dengan nilai tawar Rp 1.425.052.200.

Sementara tujuh paket pekerjaan dengan spesifikasi kecil (dibawah Rp. 500 juta) itu meliputi pengadaan Kaos, Topi dan Jaket, Pengadaan stiker, Contoh surat suara, kelengkapan TPS, poster, spanduk dan leatflet. Belum reda kontroversi pengumuman pemenang tender 10 paket pengadaan Pilgub Jatim. Rizal kembali membuat kontroversial dengan menandatangani pengumuman pemenang tender untuk pengadaan sampul, segel, stiker dan template peyandang tuna netra pada 20 Juni kemarin. Ironisnya, pemenang tender PT Macanan Jaya Cemerlang ternyata mengajukan penawaran lebih tinggi yakni senilai Rp. 1.988.374.350. Sedangkan PT Lancar Abadi Jaya selaku pemanang cadangan mengajukan penawaran Rp. 1.907.737.920.

Menurut sumber terpercaya di KPU Jatim yang enggan dikorankan namanya saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa sebagian besar pemenang tender pengadaan logistik Pilgub adalah pemenang pengadaan logistik pada Pilkada disalah satu kabupaten di pulau Madura. Mengapa bisa demikian? “karena ketua panitia pengadaan logistik Pilgub, Pak Rizal itu berasal dari sana,” jawabnya enteng.

Salah seorang peserta tender yang gagal lolos saat ditemui ketika melihat pengumuman pemenang lelang di kantor KPU Jatim Jl Tanggulangin Surabaya beberapa waktu yang lalu juga menyatakan bahwa CV Ankasa Jaya yang dimenangkan untuk pengadaan alat dan alas pencoblos itu kantornya kecil. “Saya menyangsikan jika CV Angkasa Jaya dapat lolos verifikasi sebagai pemenang tender,” beber sumber tadi.

Dugaan adanya kongkalikong antara rekanan (penyedia barang) dengan panitia tender logistik Pilgub Jatim juga menjadi sorotan sejumlah LSM di Jatim. Seperti halnya Aliansi Ormas dan LSM Jawa Timur yang kini sedang menyiapkan sejumlah data-data terkait penyimpangan prosedur pengadaan logistik Pilgub Jatim yang dilakukan oleh panitia pengadaan KPU Jatim.

Koordinator Aliansi Ormas dan LSM Jawa Timur, Bambang Smith saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya bakal mengusut kejanggalan proses lelang pengadaan logistik Pilgub Jatim. Namun, supaya jangan sampai kami dianggap ada upaya menggagalkan Pilgub, maka upaya itu baru akan kami lakukan setelah penyelenggaraan Pilgub selesai. “Sekarang kami kumpulkan data-data dulu, baru setelah Pilgub selesai kami akan action,” terangnya

Bahkan bukti keseriusan itu sebenarnya sudah dilakukan dengan cara mengirim surat peringatan kepada anggota KPU Jatim, Sekretaris KPU Jatim, dan Panitia lelang KPU Jatim. Surat dengan No : 101/AOM/V/2008 itu ingin mengklarifikasi kejanggalan dan dugaan Mark Up Anggaran pilgub. “Kami bukan ingin mengganggu pemilihan gubernur, tapi kejanggalan dalam pengelolaan dana pilgub harus diluruskan, ada apa sebenarnya,” tegas Bambang Smith.

Dugaan sementara, siapa sebenarnya biang dari kejanggalan dalam proses lelang pengadaan logistik Pilgub ini? dengan lugas Bambang menyatakan, “biang dari permasalahan ini adalah pengusaha, karena pengusaha bisanya berusaha mempengaruhi panitia lelang dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan jika mereka yang dimenangkan,” bebernya. Panitia pengadaan maupun anggota KPU Jatim itu adalah manusia yang memiliki kelemahan, siapa tahu mereka tergiur.

Selain praktek suap, lanjut Bambang, setelah terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan praktek KKN. Biasanya mereka juga melakukan mark up anggaran melalui pembesaran angka nominal setiap anggaran kebutuhan pilgub. Lalau apakah ada indikasi untuk hal itu? “Saya melihat beberapa jenis dana pengadaan yang nilainya tidak wajar, misalnya pengadaan surat suara Pilgub yang nilainya tiga kali lipat lebih dibanding Pilgub di Jabar dan Jateng,” ungkapnya. Padahal jumlah kebutuhan surat suaranya selisihnya tidak jauh beda banyak.

Perbedaan harga satuan barang pengadaan di Pilgub Jatim dengan Jabar itu apakah akibat pengaruh kenaikan harga BBM? Tidak, sebab kenaikan harga BBM itu tidak terlalu besar hingga selisihnya hampir 10 miliar. “Itu jelas ada main dengan pemenang tender (PT. Temrina),” tukasnya.

Sementara Ketua panitia pengadaan logistik KPU Jatim, Rizal Effendy beserta dua orang anggota lainnya Herianto (anggota) dan Afifah (anggota) mengundurkan diri dari kepanitiaan. Humas Kajati Tatim, Mulyono mengatakan jika pengundurannya sudah disetujui (ada SK), maka dia tidak boleh mengumumkan pemenang tender. “Tapi sebaliknya jika mereka status pengundurannya belum disetujui maka mereka masih boleh memutuskan pemenang tender,” katanya. (fs)

• Ketua KPRI Dilaporkan Polisi
• Geram Kembali Labrak Kejaksaan
• Kasus Korupsi KPUD Gresik Segera Disidang
• PDIP Desak Walikota Atasi Pasien Miskin
• Walikota Sosialisasi Anti Narkoba Di Kremil
• DPR Harus Tolak Calon Kapolri Berbau KKN
• Proyek RSUD Kota Pasuruan Molor, Dewan Protes
• Proyek APBN di Tuban Dikerjakan Asal-Asalan
• Kualitas Proyek APBN Diduga Salahi Bestek
• Sidang Kasus Sabu, Ketua PDIP ‘Nyanyi’