Gresik, beritakota – DPRD Gresik menerima laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPj) Bupati periode 2007, Senin (30/6). Namun, dalam rapat paripurna yang digelar dewan itu lima fraksi memberikan catatan untuk dilakukan pembenahan sebagai bagian peningkatan.

Kelima fraksi itu, FPDIP melalui juru bicaranya M Thohirin, juru bicara FPAN Faqih Usman, Syakir Jamhuri yang mewakili FPG, FPPP dan juga fraksi dari partai pengusung Bupati Robbach Ma’sum, PKB ikut memberikan catatan.

Sekretaris FPAN, Faqih Usman yang didapuk sebagai juru bicara mengkritik lemahnya pengawasan terhadap proyek yang didanai APBD. Misalnya, jembatan yang dibangun oleh perusahaan di daerah Bunder dekat perbatasan Kecamatan Duduksampeyan. Akibat pembuatan asal-asalan, saluran yang menghubungkan dengan waduk Bunder menjadi rusak.

“Saluran irigasi teknis yang tadinya memiliki lebar 6 meter, kini menyempit menjadi 1 hingga 2 meter. Bila dibiarkan, musim hujan akan terjadi banjir di wilayah Duduksampeyan,” ujarnya.

Thohirin legislator berambut gondrong itu minta penataan manajemen penerangan jalan umum (PJU) tidak diserahkan ke PT PLN. Selama ini, biaya PJU seluruhnya dilakukan secara global. Padahal jumlah PJU yang terpasang di sejumlah jalan di Kabupaten Gresik, mencapai ribuan titik.

PDIP pun, katanya, meminta Subdin Pertamanan dan Kebersihan Dinas
Pekerjaan Umum mendata seluruh PJU. Selanjutnya, PJU tersebut diberi
meter pencatat pemakaian listrik. Sehingga pemakaian listrik untuk PJU
bisa terukur dan ada kepastian penggunaan.

“Kami yakin, jika PJU tercatat, pengeluaran untuk pembayaran listrik PJU bisa dihemat,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Syakir Jamhuri menyoroti
kenaikan tiket pelayaran Gresik-Bawean. Hanya dia memberikan catatan,
sebelum menetapkan kenaikan, suara masyarakat pengguna angkutan
diakomodasi. Sehingga ketika kenaikan benar-benar terjadi, masyarakat
pengguna tidak merasa dirugikan.

“Kedepan kami harap pemkab menyediakan sarana angkutan laut yang murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat kelas bawah. Jika belum bisa, setidaknya Pemkab Gresik memberi kemudahan izin bagi investor yang akan berinvestasi di sektor perhubungan laut, khususnya pelayaran Gresik-Bawean,” pintanya.

Harapan yang sama juga disampaikan FPP dan FKB. Kedua fraksi yang
berbasis massa NU ini menyoroti kinerja pemerintah di bidang sosial,
ketenagakerjaan, pelayanan umum, serta potensi pendapatan. Meski
memberi catatan, kelima fraksi menerima LKPJ Bupati Gresik.

Bupati Gresik Dr. KH. Robbach Ma’sum melalui Kabag Humas,
Drs. H. Mighfar Syukur, MM mengungkapkan kepada wartawan, Pemkab Gresik akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah sektor yang disoroti anggota dewan akan ditata dan dibenahi agar lebih meningkat kinerjanya dalam melayani masyarakat. yn

• Bupati Himbau Jangan Golput
• Salam Targetkan Menang di Gresik
• Kontribusi BUMD Jatim Tak Jelas
• Target Pajak di Gresik Meningkat
• Dewan Tak Halangi Pelantikan Bupati Terpilih
• Ketua DPRD Gresik Dibawa ke Rutan
• Ketua DPD PAN Gresik Divonis Bebas
• Beritakan Pelanggaran HAM CHINA, Radio Erabaru Dibredel
• Bupati Gresik Tugas Belajar ke Harvard University
• Didepak Fraksi Gabungan Asnun Berulah