Probolinggo, Beritakota – Sedikitnya di 98 desa 16 kecamatan se Kabupaten Probolinggo, termasuk dalam kategori daerah rawan pangan. Jika di Kabupaten Probolinggo terdapat 330 desa, maka 30 persen wilayah kabupaten tersebut masih dalam kondisi rawan pangan.

Berdasarkan Peta Kerawanan Pangan Kabupaten Probolinggo 2007 yang dikeluarkan Dewan Ketahanan Pangan Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, ada dua kecamatan yang seluruh desanya tergolong rawan pangan. Kecamatan itu adalah Pakuniran dan Kuripan.

Dari 17 desa di Kecamatan Pakuniran, 13 desa termasuk kategori sangat rawan pangan dan tiga desa lainnya termasuk kategori rawan pangan. Sementara dari tujuh desa di Kecamatan Kuripan, satu desa tergolong kategori sangat rawan pangan, sedangkan enam desa lainnya tergolong rawan pangan.

Dalam Peta Kerawanan Pangan Kabupaten Probolinggo 2007 itu, ada 12 indikator. Tidak semua indikator kerawanan pangan selalu terjadi di desa-desa yang termasuk kategori rawan pangan.

Namun demikian, ada lima indikator yang selalu muncul di setiap desa. Indikator itu meliputi tidak adanya irigasi lahan pertanian, tak tersedianya akses air bersih, banyaknya jumlah keluarga miskin, tidak adanya akses listrik, dan banyaknya rumah berdinding anyaman bambu.

Artinya, tidak tersedianya infrastruktur di tingkat desa menjadi indikator paling dominan. Dari lima indikator yang selalu muncul di desa, tiga di antaranya adalah absennya infrastruktur, yakni listrik, ketersediaan air bersih, dan sistem irigasi.

Sementara indikator lain yang tidak selalu terjadi di desa rawan pangan ada tujuh item. Indikator itu meliputi, produksi pertanian setempat dibanding jumlah konsumsi, rasio pangan normatif dibanding ketersediaan pangan di toko, jumlah pengangguran, jumlah keluarga miskin, jumlah balita kurang gizi, jumlah warga buta huruf, dan jumlah penduduk tidak tamat sekolah dasar.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Ahmad Hasyim Ashari, Senin (28/7), menyatakan, data kerawanan pangan tersebut akan dimutahirkan. Pihaknya juga akan memetakan keluarga miskin yang tergolong dalam kategori rawan pangan.

Pemutahiran data itu, rencananya akan mulai dilaksanakan April 2009 mendatang. Kemudian, data terakhir akan dijadikan dasar rekomendasi ke sejumlah instansi terkait untuk mengupayakan penguatan ketahanan pangan. Misalnya adalah tidak tersedianya air bersih. Kondisi ini menuntut setidaknya peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo untuk mengadakan jaringan air bersih.

“Dengan adanya pemutahiran data, saya harapkan program penguatan ketahanan pangan akan tepat sasaran,” kata Hasyim. (mul)

• Lagu Andai Aku Jadi Gayus Jadi Favorit di Probolinggo
• Ratusan Korban Banjir Longsor Terima Bantuan
• Pemasukan BAZ Probolinggo Capai Rp 492 Juta
• Komisi D DPRD Jatim Tinjau Kerusakan Infrastruktur Bromo
• Lomba Mewarnai dan Melukis untuk Bromo
• Hama Tikus Serang 71 Hektar Sawah
• PGRI Bantu Korban Banjir
• LKM Barokah Salurkan Bantuan Sosial
• Seriusi Strawberry Olahan
• Bupati Probolinggo Sidak Korban Banjir