Tuban, Beritakota – Setelah secara resmi DPP PKB mengirimkan surat intruksi pada DPC PKB Tuban dengan nomor :4058/DPP-03/V/A.2/IX/2008 tertanggal 13 September 2008 melalui DPW PKB Jatim kemarin (17/09) dikantor DPC setempat, terkait dengan proses pencalegkan yang masih mengunakan sistem nomor urut, hingga saat ini belum mengambil keputusan atau sikap resmi.

Surat intruksi yang diserahkan langsung oleh fungsionaris DPW PKB Jatim H. Syamsul Arifin, Ir, S.Ag tersebut diterima oleh Hj. Musyarofah Wakil Sekretaris DPC PKB Tuban yang didampingi oleh anggota dewan syuro H.Faisol Rozi selian beberapa ketua PAC PKB diantaranya Ketaa PAC PKB Tuban Kota, Semanding dan ketua PAC PKB Kecamatan Semanding yang ikut menyaksikan penyerahan berkas dikantor DPC PKB Jl.Wahidin sudirohusodo kemarin (17/09).

Saat dikonfirmasi wartawan beritakota.net, Syamsul Arifin yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat (AS) ini menjelaskan bahwa keputusan DPP tersebut sifatnya mengikat dan sudah tidak bisa ditawar lagi oleh DPC, karena sifatnya intruksi, apa lagi DPC PKB Tuban pimpinan Ir.H.Noor Nahar Husen ini dinilai sering memindahkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan DPW PKB Jatim.

“Ini (surat intruksi.red) Sifatnya mutlak dan harus dilakukan oleh DPC PKB Tuban, karena sifatnya intruksi langsung dari DPP, kalau DPC mau Tabayun atau klarifikasi ke DPW ataupun ke DPP, kita persilahkan, tapi tidak akan mengubah intruksi yang ditandatangani langsung oleh ketum dan Sekjen DPP, kalaupun dilangar pasti ada sangsinya,” ujar Syamsul Arifin yang alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, intruksi yang mengharuskan mengunakan suara terbanyak dalam penetapan sebagai anggota legeslatif, juga mengharuskan semua Bacaleg PKB kabupaten Tuban untuk menandatangani pernyataan pengundurandiri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Tuban. Sedangkan dalam penetapan sebagai anggota legeslatif mengunakan perolehan suara terbanyak pada caleg.

Begitu juga dengan perolehan suara pada tanda gambar partai nantinya akan diberikan pada caleg yang mendapatkan suara terbanyak, dan dalam hal yang dipilih hanya berdasarkan pada tanda gambar partai, maka penetapan suara calon anggota legeslatif akan didasarkan pada sisitem nomor urut, begitu isi surat DPP PKB, yang juga diserahkan langsung oleh Syamsul Arifin kepada KPU Kabupaten Tuban.

Sementara itu, baik H. Faisol Rozi atau Hj.Musyarofah saat dikonfirmasi Beritakota.net belum bisa menjelaskan, apa langkah yang akan diambil DPC PKB terkait dengan adanya intruksi ini. Dalam waktu dekat pihak DPC baik Dewan Syuro ataupun Dewan Tanfidz akan melakukan rapat gabungan mensikapi hal tersebut.

“Kami belum berani ambil sikap, tapi kami akan rapat dulu dengan seluruh pengurus harian DPC untuk melakukan tabayun pada DPP ataupun DPW” Kata Hj. Musyarofah yang juga anggoata DPRD Kabupaten Tuban saat dikonfirmasi Beritakota.net seusai pertemuan di Kantor DPC PKB.

Sebelumnya, DPC PKB Kabupaten Tuban mengumumkan dan bersikukuh tidak mau mengunakan suara terbanyak seperti yang diusulkan oleh mayoritas Bacaleg dan Ketua PAC se-Kabupaten Tuban. Pihak DPC dalam hal ini ketua DPC PKB Tuban, Ir.H.Noor Nahar Husein, M.Si beralasan ia berpegang pada keputusan tim Mantap yang sudah menetepkan para Caleg tertentu pada nomor jadi (Nomor 1 dan 2). DPC akan mengunakan suara terbanyak jika ada intruksi atau panduan dari DPP PKB. (kh)

Keterangan foto : Anggota Dewan Syuro DPC PKB Tuban H.Faisol Rozi dan Wakil Sekretaris Tanfidz Hj.Musyarofah saat menerima Syamsul Arifin untusan dari DPP PKB Tuban kemarin (17/09) dikantor DPC PKB Jl. Wahidin Sudirohusodo. (Gus Huda)

Random Posts