Gresik (BeritaKota.net) – Puluhan warga Desa Laren, Kecamatan Manyar yang mengatasnamakan Gerakan Transparansi Menolak Korupsi (Gertak) menggelar aksi unjuk rasa di Balai Desa setempat, Senin (01/6). Mereka menuntut adanya transparansi kepala desa yang dianggap belum memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahun 2007-2008.

Selain itu, menurut warga pelaksanaan pembangunan desa juga dianggap tidak merata dan terealisasi, termasuk janji panitia Pilkades yang tidak setuju BPD. Dalam aksinya tersebut, warga juga membentangan spanduk yang bertuliskan diantaranya, “Adili Kepala Desa yang tidak melakukan pertanggung jawaban,” dan “Rakyat tuntut keadilan.”

Selain tuntutan tersebut, warga juga menuntut tranparansi tentang keuangan desa. Apabila tidak, warga mengancam akan mengerahkan massa lebih besar lagi.

“Jika tidak kami akan mengerahkan massa dengan jumlah yang lebih besar,” ancam Kartubi, koordinator aksi.

Setelah melakukan dialog dengan Kepala Desa setempat Izul Ifni, dikantor balai desa, yang dimediatori oleh Kapolsek Manyar AKP Darsuki, terjadilan kesepakatan. Sejumlah kesepakatan tersebut diantaranya, pihak kepala desa sanggup transparansi dan membuat laporan pertangungjawaban (LPJ) tahun 2007 dan 2008, paling lambat tanggl 31 Juli 2009. Apabila, tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, Kades sanggup mengundurkan diri.

“Kami siap mengundurkan diri, apabila tidak memenuhi tuntutan, warga ” kata Izul dalam pernyataanya, secara tertulis.

Rupanya tak hanya warga saja yang menuntut. Dalam kesepakatan tersebut juga ditulis selama dua bulan korlap aksi demo, sanggup untuk tidak mengerahkan massa, ” Kami siap untuk tidak demo, dengan cacatan apa yang ada di kesepakatan tersebut dipenuhi” kata Kartubi usai aksinya.

Sementara, ditempat yang berbeda sedikitnya 30 pelajar yang tergabung dalam ikatan pelajar SMA Muhamammadiyah ranting 1 Gresik melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Gresik. Mereka mepertanyakan tentang kejelasan biaya pendidikan gratis yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.

Sejumlah pertanyaan disampaikan pelajar. Diantaranya, kenapa biaya pendidikan gratis tersebut hanya ditingkat SD hingga SMP saja. Sementara untuk SMA tidak gratis.

“Selain itu, kenapa pendidikan gratis itu hanya di lembaga negeri saja,” tanya Aisiyah.

Sementara, Safiqi M Zain Ketua komis D menjelasakan, bahwa sekolah gratis tersebut tidak ada. Hanya ada beberapa saja yang dibantu pemerintah, misalnya, lewat BOS. Dan untuk SMA pemerintah hanya membantu Rp. 15 ribu persiswa. Setelah dijelaskan, puluhan pelajar itu membubarkan diri. yan

• SMP Negeri 3 Gresik Wakili Kompetisi Liga Pelajar
• Sulap Gudang Jadi Kelas Eksklusif
• Dua Massa Pro dan Kontra Dampingi Eksekusi Kades
• Resmikan RSBI, Pesan Jangan Bikin Malu
• Dua Kades Dilantik
• Perangkat Desa Resah Tunjangan Belum Cair