“Saya tidak akan mengambil cuti, tapi saya tetap menghormati kepala daerah dan wakil kepala daerah 3 kabupaten lain di Madura, yang akan berkampanye dalam Pilpres mendatang,” kata Kholilurrahman, Sabtu (06/05).

Selain memang sudah ada aturannya lanjut Kholilurrahman, kepala daerah memang memiliki tanggung jawab kepada partai, yang mengajukan mereka saat mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wali Kota.

“Sekali lagi saya Bupati dan Wakil Bupati Kadarisman memastikan, tidak akan mengambil cuti untuk kampanye, dan akan tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik,” lanjut Kholil sapaan Akrabnya.

Seperti diketahui, Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pilpres tidak melarang kepala daerah menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres. UU Pilpres, hanya melarang para pejabat negara, PNS dan TNI dan Polri. Sedangkan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota, bukan pejabat negara melainkan jabatan politik.

Meski begitu, Kholil berharap, dengan tidak menjadi Jurkam dan mengambil Cuti tersebut, dapat menjadi panutan kepada semua jajaran Pemkab setempat khususnya Para PNS, yang notabene nya sebagai abdi masyarakat, untuk terus netral, dalam Pemilu. Bin

Keterangan foto: Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman (kiri) berbincang dengan Menpera (kanan) beberapa waktu lalu dalam sebuah acara HUT ke-37 Realestat Indonesia (REI) di Pamekasan. (FOTO ANTARA/Saiful Bahri).