Jakarta (BeritaKota.net) – Sebanyak 94 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2009-2014 dilantik, Selasa (25/8), namun pelantikan anggota legislatif baru itu sempat diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Parlemen Jalanan (APJ). Mereka mendesak anggota dewan yang baru itu meneken MoU (Memorandun of Understanding) tentang komitmen minimum usai pelantikan.

“Kami mendesak anggota DPRD untuk menandatangani komitmen ini. Jika tidak, maka APJ akan menuntut, mengontrol, dan memberikan tekanan secara langsung kepada anggota dewan. Karena komitmen ini merupakan pernyataan tertulis untuk menjamin warga kota Jakarta agar mendapatkan hak-hak dasarnya,” teriak Hendri Anggoro, Juru bicara APJ di depan gedung DPRD DKI, Selasa (25/8).

Komitmen minimum yang diajukan APJ tersebut antara lain menyangkut penciptaan lapangan kerja kepada seluruh warga Jakarta, memperjuangkan layanan pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan, memperjuangkan layanan kesehatan gratis pada seluruh warga Jakarta, memperjuangkan program perumahan yang menjangkau seluruh sektor rakyat miskin di Jakarta, wujudkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat miskin di Jakarta, dan mendorong partisipasi rakyat dalam penyusunan kebijakan dan anggaran pembangunan.

“Ini merupakan kebutuhan dasar warga Jakarta yang harus diperjuangkan seluruh anggota parlemen,” tambah Hendri berapi-api.

Dijelaskan persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan biaya kesehatan yang belum merata di Jakarta perlu ditangani secara serius oleg anggota dewan. Sebab selama lima tahun terakhir ini, produk kebijakan yang dikeluarkan DPRD DKI itu cenderung buruk dan gagal memeuhini kepentingan rakyat.

“Makanya kami menuntut para anggota DPRD yang baru agar bersungguh-sungguh memperjuangkan komitmen yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat serta menciptakan pemerintahan yang bersih,” lanjutnya.

Sementara itu dalam aksinya itu mereka juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo untuk menuntaskan masalah pengangguran. Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, jumlah pengangguran terbuka di DKI Jakarta pada tahun 2008 mencapai 580.511 orang.

“APJ juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Sebab, angka putus sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2008 mencapai 6.959 orang. Dan parahnya lagi, 72.553 warga DKI Jakarta masih buta huruf, ini harus segera diatasi bersama,” tegasnya. (*bjc)

Keterangan foto: Tampak demonstran dari APJ menggelar aksinya seiring dengan pelantikan anggota baru DPRD DKI Jakarta. (foto beritajakarta.com)

• Multipolar Technology Siapkan Sertifikasi Internasional
• JGS Dukung Perkembangan Industri Game Di Indonesia
• Raztel Luncurkan Ponsel Qur’an Qwerty Termurah
• Sambut Serunya Mega Bazaar Computer 2011
• Emerson Network Power Luncurkan Smart Solutions
• Golkar Amankan Pemerintahan SBY Hingga 2014
• Staf Khusus Presiden Kunjungi Gresik
• Gelar Pameran Mega Bazaar Computer 2011
• Otoda Terlalu Luas Kemakmuran Tidak Tercapai
• Lippo – HCL Teken MoU Disaksikan Presiden RI