Pasuruan (BeritaKota.Net) – Keterlambatan pengumuman hasil tes CPNS Kabupaten Pasuruan yang diduga penuh rekayasa diprotes Forum Komunikasi Guru Honorer Daerah (FKGHD) Kabupaten Pasuruan. Protes FKGHD ini dilakukan dengan demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (30/11). Meski mereka hanya datang ke dewan berdua saja, Ari Sobari, Ketua dan Rusjalil, Sekretaris. Namun aksi mereka justru menarik perhatian kalangan dewan.

Pasalnya, keduanya masuk ke gedung dengan tetap membawa atribut yang bertuliskan Oemar Bakri Tuntut Transparansi, Guru Honda Tagih Janji, honorer jadi PNS, Jaminan Askes dan Lauk Pauk. Padahal biasanya jika ada demonstran atribut ditinggal di luar gedung dewan dan ditempatkan di depan pintu masuk gedung, namun atribut kedua orang ini justru ditempelkan di pintu ruangan Komisi A.

“Rekrutmen CPNS kemarin penuh rekayasa, karena disamping keterlambatan hasil pengumuman, rekayasa tersebut makin tampak tanpa diumumkannya skor atau nilai peserta tes. Makanya kami menuntut agar skor hasil tes tersebut untuk diumumkan juga,” tegas Ari Sobari yang mengaku setiap tahun mengikuti tes CPNS ini.

Menurut Ari Sobari, keterlambatan 13 jam lebih saat pengumuman hasil tersebut, menunjukkan indikasi kebusukan panitia tes CPNS. Sebab, selang waktu 13 jam lebih tersebut, peluang untuk merubah nomor dan nama-nama peserta dalam tujuh lembar folio, sangat memungkinkan. Apalagi saat diumumkan tersebut, terdapat beberapa peserta tes seperti dialami Maya Sri Rahmawati dengan nomor tes 14-2001-2002-1009, ternyata namanya berbeda namun nomornya tetap.

“Itu indikasi adanya dugaan, banyak nama-nama peserta tes yang dirubah dengan aslinya. Ini jelas tidak fair dan menunjukkan kesewenang-wenangan panitia. Makanya kami juga meminta dewan bertindak tegas dengan memanggil panitia tes CPNS,” imbuh Ari Sobari yang terpaksa demo berdua saja, karena para guru Honda lainnya takut diintimidasi para kepala sekolah.
Selain menuntut transparansi, FKGHD juga menagih janji penguasa pemerintahan di Kabupaten Pasuruan untuk segera mengangkat para guru Honda menjadi PNS.

“Pengabdian guru Honda sudah sangat lama dan sudah belasan tahun, wajar jika langsung diangkat jadi PNS. Selain itu, sebelum diangkat jadi PNS kami juga meminta untuk diberikan jaminan kesehatan dan gaji setara UMK serta tunjangan lauk-pauk. Sebab dengan gaji saat ini, tidak cukup untuk menghidupi keluarga,” kata Rusjalil, Sekretaris FKGHD.

Kepada Komisi A DPRD Kabupaten Pasuruan, Ketua dan Sekretaris FKGHD tersebut juga menyerahkan buku tebal yang berisi data base, yakni daftar nama-nama guru Honda beserta lampiran SK dari Bupati Pasuruan.

Sementara, Andri Wahyudi, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pasuruan, berjanji akan memperjuangkan tuntutan yang diinginkan para guru honda tersenbut. Bahkan ia juga tengah mengagendakan pemanggilan kepada panitia tes CPNS Kabupaten Pasuruan.

“Karena banyaknya kejanggalan, kami akan memanggil panitia untuk memaparkan hasil tes CPNS tersebut. Hasil penilaian korektor harus ditunjukkan kepada semua peserta, agar tidak menjadi fitnah,” tandas Andri Wahyudi.

Terkait tuntutan FKGHD tentang kesejahteraan, dewan berjanji akan memperjuangkannya. Sebab, tuntutan kesejahteraan tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan. (Jack)

Keterangan Foto : Tuntut Transparansi – Ketua FKGHD Kabupaten Pasuruan, menyerahkan data base yang berisi nama-nama guru honda se-Kabupaten Pasuruan kepada Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, Senin (30/11). BeritaKota.net/Kojack Doank

• Komisi D DPRD Jatim Sidak Sumber Air Umbulan
• Anjing Laut Koleksi Terbaru TSI II
• Baru Dua Tahun, Gedung Sekolah Ambruk
• Rebutan Parkir Perahu, Tawuran Antar Kampung Nelayan
• Tuntut Surat Izin Presiden, Turun Jalan
• Pamen Polda Galang Simpati Melalui Olah Raga
• BKD Pasuruan Liburkan Sekolah, Untuk Tes CPNS
• Dipingpong Panitia, Pelamar CPNS Bingung