Surabaya (beritakota.net) – Belum seumur jagung rekonsiliasi di tubuh KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jatim, kini terancam retak lagi. Pemicunya, Ketua KPP Jatim Khoirul Anwar dkk nglencer ke Jakarta tanpa sepengetahuan Hadi Pranoto. Padahal hasil Raker Khusus ‘Rekonsiliasi’ KPP Jatim pada 5 Mei 2010, disepakati untuk urusan dinas luar anggota KPP, penyusunannya diserahkan kepada Wakil Ketua KPP terpilih saat itu, yakni Hadi Pranoto. Dasar penyusunan dinas luar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPP.

“Selagi saya memikirkan perlu tidaknya adanya dinas luar, mengingat sampai saat ini pengaduan-pengaduan masyarakat kepada KPP makin hari makin menurun, tiba-tiba teman-teman anggota KPP yang lain menyusun kegiatan sendiri di luar provinsi,” kata Hadi Pranoto, Senin (26/7).

Mereka antara lain HM Khoirul Anwar (Ketua KPP Jaim) Agus Widiyarta, dan Nuning Rodiyah. Selain itu, juga mengajak Kepala Sekretariat KPP Jatim, Sudarham dan Kepala Kabid Data, Imam Supardi, Mereka berbondogg-bondong ke Jakarta, yang diplot selama tiga hari, dengan dalih studi banding ke Kementerian Perumahan Rakyat, pada 26 – 28 Juli 2010.

“Ini jelas mengada-ada, sekadar untuk dapat pergi dan mendapatkan SPPD ( surat perintah perjalanan dinas) selama tiga hari,” kata Hadi Pranoto. Perlu diketahui untuk satu hari ke luar provinsi itu SPPD-nya Rp 900 ribu perorang, kalau tiga hari Rp 2,7 juta.

Ia menilai hal itu lucu, karena dia sebagai petugas KPP yang diberri kewenangan menyusun kegiatan itu, justru ditelikung. “Saya tidak tahu menahu, apalagi kegiatannya pun tidak sesuai dengan tupoksi KPP,” ujarnya. Apa hubungan studi bandingkan ke Kementerian Perumahan Rakyat, dengan penyelesaian sengketa pelayanan publik?

Ibarat bumi dan langit, tidak ada kaitannya antara penyelesaian sengketa pelayanan publik dengan Kementerian Perumahan Rakyat. “Perilaku yang menceng, yang menggunakan keuangan daerah ini, bisa disoal oleh masyarakat. ‘ Kan malu kita,” kata Hadi.

Hadi menilai pengingkaran terhadap hasil rapat khusus, yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menyusun kegiatan dinas luar. Namun niat awal raker khusus yang baik, diciderai sendiri oleh teman-temannya, dengan cara yang tidak terpuji. Ia menyatakan dirinya malu, karena kalau orang bertanya apa tupoksi KPP? Tupoksi KPP itu menerima pengaduan terkait dengan sengketa layanan publik, manakala sengketa tersebut tidak sesuai dengan standar pelayanan publik.

Akibat beberapa anggota KPP Jaim nglencer ke Jakarta , sekarang ini kantor demikian sepi. Karena staf KPP Jatim lainnya kecewa dengan pelanggaran keputusan Rapat Khusus, mereka menjadi ogah-ogahan bekerja dan tidak masuk bekerja.

Terkait kasus nglencer tadi, Hadi Pranoto akan mengadukan hal ini kepada Komisi A DPRD Jatim dan kepada Sekretaris DPRD Jatim. “ Ini akan kami komunikasikan dengan Ketua Komisi A, dan karena melibatkan kepala sekretariat dan kabid data yang notebene PNS yang berasal dari secretariat dewan, juga akan saya komunikasikan dengan sekretaris dewan, Pak Sukardo,” kata Hadi Pranoto.

Ia menghimbau kepada anggota KPP lainnya, agar menghargai hasil rapat dan berpegang kepada tupoksi KPP. Sebab anggota KPP diangkat Gubernur Jatim, untuk melaksanakan tugas itu mereka disumpah. Kalau kita membuat kegiatan yang asal-asalan, hanya sebagai alasan untuk menarik atau mengalirkan anggaran, “Pada era sekarang ini, itu kok tidak pantas,” ujarnya.

Seharusnya setiap kegiatan dengan mengatasnamakan kelembagaan KPP, yang menggunakan keuangan APBD, wajib melalui pleno. Rapat pleno itu harus melibatkan lima orang. Karena anggota KPP itu lima seorang. “Selama ini yang terjadi adalah permainan selintutan, dengan meninggalkan saya, kata Hadi.

Anggota KPP yang benar itu lima orang. Kalau ada permainan selintutan itu berarti oknum, apalagi selama itu terjadi penandatanganan atau pembuatan kerjasama-kerjasama kelembagaan yang menggunakan keuangan KPP, hanya diteken beberapa oknum anggota KPP. Tidak ditetapkan melalui pleno KPP.(*/bon)

• Warga Tambakbayan Minta Perlindungan Presiden
• Gubernur Kalah di PTUN