|
beritakota.net |
Gresik, beritakota.net - Jajaran DPRD Kabupaten Gresik terdiri dari Wakil Ketua, Ketua Komisi IV dan anggota DPRD dapil Cerme-Duduksampeyan menghadiri Forum Group Discussion (FGD) pra Musrenbang Kecamatan Duduksampeyan tahun anggaran 2023 yang diselenggarakan pada Senin (24/1/2023), kegiatan ini demi menampung aspirasi para kepala desa.
Pra Musrenbang tingkat kecamatan sendiri adalah menetapkan bersama-sama rancangan prioritas kecamatan berdasarkan usulan-usulan prioritas dari musrenbang desa yang telah diselenggarakan. Usulan kegiatan yang nantinya dianggap sebagai prioritas pembangunan bisa dalam wujud fisik maupun non fisik seperti infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dibahas dan diputuskan ketika diadakan musrenbang kecamatan pada tanggal 28 Januari besok.
Dalam kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah menjelaskan apa saja point-point yang harus dilaksanakan pemerintah desa dan kecamatan dalam mengajukan prioritas pembangunan tahun 2023. Disamping itu, ia juga menyampaikan mengenai usulan perbaikan infrastruktur yang akan dikerjakan. Salah satunya pengurukan bawah jembatan desa kemudi untuk mengantisipasi banjir dan masih banyak lagi perbaikan infrasruktur yang menjadi prioritas wilayah kecamatan Duduksampeyan.
Sedangkan Naili selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Bappeda Gresik menjelaskan tentang petunjuk teknis prioritas kabupaten Gresik tahun 2023 yang fokus pada penguatan SDM yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakul karimah yang menghasilkan 4 arah kebijakan pembangunan dan 8 prioritas pembangunan.
Sayangnya, penjelasan yang disampaikan tampaknya Bappeda tentang prioritas pembungunan tahun 2023 membuat bingung para kepala desa. Sebab, pada sesi tanya jawab. Kades Gredek Ghofar yang mewakili unek-unek kepala desa melontarkan pertanyaan apakah gosarium atau perencanan pembangunan tahun 2022 terutama pembangunan balai desa dan Gor bisa dilanjutkan kembali atau tidak karena kelanjutan pembangunan tersebut tidak ada pada gosarium tahun 2023.
Selain itu, Ghofar meminta penjelasan tentang petunjuk teknis tentang alokasi anggaran BUMDEs, persoalan siltap dan juga meminta DPRD memperjuangkan hak tunjangan kepala dan perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Naili mengatakan mengenai gosarium tahun 2022 akan menjadi bahan evaluasi dan diharapkan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Naili juga menjelaskan tentang anggaran BUMDEs yang pencairannya harus melalui rekening desa.
Nur Saidah ketika dikonfirmasi setelah acara mengatakan kegiatan ini penting, karena ini proses perencanaan yang dimulai dari pelaksanaan sosialisasi pra musrenbang ini nanti pada saat musrenbang semua sudah tertata dengan baik.
Menanggapi harapan kepala desa yang menginginkan adanya pembangunan balai desa dan Gor atau gedung serbaguna yang tidak masuk dalam kategori 8 prioritas pembangunan, Ia beserta anggota dewan tetap turut memperjuangkan karena menurutnya, hal itu menyangkut pelayanan masyarakat.
"Walaupun itu bukan prioritas, tetapi dalam hal melayani masyarakat ada hambatan, kita akan mencoba memperjuangkan. Paling tidak lihat kondisi tertentu," ungkapnya.
Lebih lanjut Nur Saidah berpesan kepada kepala desa bahwa perencanaan itu harus dimulai dari usulan yang benar, administrasi juga harus dilakukan dengan benar, lokasi yang diusulkan jangan sampai salah dan usulan perencanaan harus sesuai tidak boleh keluar dari RKPDes dan RPJMDEs.
Sementara itu Kades Gredek Ghofar berharap persoalan gosarium tahun 2022 bisa tetap dilanjutkan meskipun ada Gosarium tahun 2023 karena jika tidak, maka pembangunan infastruktur yang sudah dibangun tidak bisa dilanjutkan.
"Besar harapan adanya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan gosarium atau prioritas pembangunan sehingga program yang kita canangkan di tahun 2022 itu bisa selesai di tahun berikutnya," terangnya. (Yan)