DPRD Gresik Meminta Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Penuhi Target 95 Persen

Gresik, beritakota.net|Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menerima tambahan kuota kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, yaitu sebanyak 85 ribu orang untuk dicover jaminan kesehatan melalui pembiayaan iuran dari APBN.

Terkait hal ini, DPRD Gresik meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) dan BPJS Kesehatan Cabang Gresik untuk mencapai target 95 persen masyarakat tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2024 mendatang.


Ketua DPRD Gresik, H.Much Abdul Qodir mengatakan, pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Sementara saat ini sarana prasarana kesehatan dan infrastruktur kesehatan belum cukup memadahi. Ditambah lagi, cakupan kesehatan semesta atau UHC bagi seluruh warga Kabupaten Gresik nampaknya belum bisa tercapai di tahun 2024.


“Sehingga ini membutuhkan konsentrasi penuh dari OPD untuk malekukan pendataan warga miskin yang belum tercover JKN,” kata Cak Kaji Qodir sapaan akrabnya. 


Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Muhammad menambahkan, sebanyak 350 ribu lebih warga Gresik hingga hari ini belum tercover sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik secara mandiri maupun melalui bantuan iuran baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.


Padahal untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, warga Gresik harus tercover layanan asuransi atau jaminan kesehatan (JKN-KIS) untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.


"Tahun 2021 baru 76 persen, sekarang sudah mencapai 84 persen warga Gresik yang sudah tercover JKN," papar Muhammad. 


Artinya, lanjut Muhammad, ada peningkatan jumlah masyarakat yang tercover JKN. Maka peluang Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mempercepat capaian UHC semakin lebar. 


"Targetnya 2023, 95 persen masyarakat Gresik sudah tercover jaminan kesehatan," ucap Muhammad.


Anggota Komisi IV lainnya, Jumanto mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik dan Dinas Sosial untuk segera menyerap kuota 85 ribu. Selain menghemat anggaran, langkah itu akan mempercepat terwujudnya program Kartu Gresik Sehat (KGS) sebagai peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Gresik. 


"Kalau kuota itu terserap semua, dan bisa mencapai 95 persen masyarakat tercover JKN, bisa menghemat APBD Gresik Rp46 miliar untuk biasa kesehatan," ujarnya. (Yan)