Rekrutmen Tenaga Kerja Freeport Masih Didominasi Warga Luar Gresik

Gresik, beritakota.net | Rekrutmen tenaga kerja proyek Strategis Freeport Smelter Manyar dinilai masih lebih banyak didominasi oleh masyarakat luar wilayah Gresik, serta mengesampingkan para tenaga lokal baik Ring 1 maupun seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Relita tersebut menuai respon dari berbagai kalangan. Salah satunya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik Musa. Bahkan menurut pria yang tinggal di Desa Leran tersebut, banyak indekost di sekitar rumahnya saat ini yang diisi para pekerja Freeport. Padahal masih ada tenaga lokal yang menganggur namun tidak digubris.

"Pemda sebetulnya memiliki Perda yang mengatur ketenagakerjaan, di DPRD prosentase perekrutan tenaga kerja sebesar 60 persen lokal dan 40 persen sesuai kompetensi. Namun saat naik dalam tingkat provinsi, aturan tersebut dihapus karena domainnya adalah Jatim, bukan hanya Gresik. Kemudian digantikan sesuai Perbup yang berlaku," kata Musa dalam Diskusi Publik Dampak berdirinya Jiipe dan Freeport di Indonesia terhadap kemiskinan dan lingkungan di Gresik, Minggu (28/5/2023) kemarin.

 

Industri, sambung Musa, harus terus siaga terkontrol oleh masyarakat, bukan hanya dampak investor saja yang diterima pemerintah. Melainkan pola kesinambungan peningkatan ekonomi warga sekitar industri. Tanpa pengawasan, timbullah penghancuran.

"Kenapa sih Ring 1 diutamakan? Padahal Gresik terdiri dari 356 Desa? Ya kalo Manyar saja nggak beres, apalagi yang lain? Dijelaskan rinci kuota yang diperlukan ini berapa? Jika 200 ya minimal Ring 1 mendapat 100," tuturnya.

Politisi asal Nasdem tersebut menegaskan Freeport merupakan industri kelas dunia, bukan hal besar jika sekedar meningkatkan ekonomi lokal. SDM (tenaga lokal) yang sudah dilatih melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Gresik bahkan tidak bisa menembus dinding perekrutan Freeport satu pun.

"Saya punya pengalaman pahit dan ini masih menjadi perbincangan di Komisi IV, ada mafia dalam rekrutmen tenaga lokal, saya katakan itu oknum, tapi meski oknum tetap ia mengibarkan bendera Freeport. Ditarif Rp 1 juta-2,5 juta dan ini pengaduan, bahkan ada bukti suara hingga pesan," terangnya.

Aspirasi yang disuarakan masyarakat Manyar diharapkan dapat menggugah kesadaran Freeport untuk mensejahterakan warga lokal. Jika gagal mempekerjakan tenaga lokal pada Pra Konstruksi dan Konstruksi Fisik, masa operasional menjadi waktu terakhir.

"Kalo nggak bisa 100 persen, yasudah 99 persen saja, kita berharap begitu," pungkasnya. (rf/ian)